JAWAPERS.COM, JAKARTA, 28 Februari 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila (DPP GPP) secara resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2025–2030 dalam sebuah prosesi pelantikan yang berlangsung di Gedung Joang 45, Sabtu (28/2/2026). Agenda nasional ini dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Gerakan Pembumian Pancasila serta buka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan.
Kegiatan tersebut menjadi tindak lanjut dari Kongres I DPP GPP yang dilaksanakan di Semarang pada 5–6 Desember 2025. Momentum ini sekaligus menandai dimulainya secara resmi masa bakti kepengurusan baru yang akan menjalankan roda organisasi hingga tahun 2030.
Acara dihadiri oleh Ketua Umum DPP GPP Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, M.Si., Sekretaris Jenderal Dr. Gunawan Djayaputra, SH., SS., MH., jajaran Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, para Ketua DPD dari berbagai provinsi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kepemudaan, akademisi, serta insan pers nasional.
Dalam laporan pembukaannya, Ketua Panitia menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan bentuk konsolidasi organisasi secara menyeluruh setelah pelaksanaan kongres. Ia menegaskan bahwa Gerakan Pembumian Pancasila hadir sebagai gerakan ideologis dan sosial yang berkomitmen menjaga nilai-nilai dasar bangsa di tengah dinamika global.
Menurutnya, ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian kepengurusan baru, yakni penguatan kepemimpinan berbasis Pancasila, aktualisasi Trisakti dalam kehidupan berbangsa, serta kesiapan menghadapi tantangan kebangsaan seperti ketimpangan sosial, degradasi moral, dan penetrasi budaya yang tidak sejalan dengan jati diri Indonesia.
Sekretaris Jenderal Dr. Gunawan Djayaputra dalam sambutannya menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional dan terstruktur. Ia mengajak seluruh jajaran pengurus, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat koordinasi, memperluas jaringan kolaborasi, dan memastikan setiap program kerja memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita harus membangun gerakan yang terorganisir dengan baik, berbasis gagasan yang kuat, serta mampu menjawab kebutuhan zaman. Pancasila tidak boleh berhenti pada simbol, tetapi harus menjadi pedoman nyata dalam tindakan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung dalam pidato arahannya menegaskan bahwa kepemimpinan Pancasila menuntut integritas, keberanian moral, serta komitmen pada persatuan nasional. Ia menyampaikan bahwa periode 2025–2030 akan difokuskan pada penguatan kaderisasi, pendidikan kebangsaan, serta gerakan sosial yang mendorong kemandirian dan keadilan.
Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat Trisakti sebagai orientasi gerakan, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Menurutnya, prinsip tersebut menjadi fondasi strategis dalam membangun peradaban bangsa yang bermartabat.
Penetapan kepengurusan DPP GPP periode 2025–2030 didasarkan pada Akta Pendirian Perkumpulan Gerakan Pembumian Pancasila Nomor 38 tanggal 9 Agustus 2019 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 01 tanggal 6 Agustus 2020 yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Adapun susunan lengkap kepengurusan DPP Gerakan Pembumian Pancasila periode 2025–2030 adalah sebagai berikut:
Badan Pendiri
Ir. Hertoto Basuki
Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, M.Si.
dr. Andi Talman Nitidisastro
dr. Erdy Techrisna, MKK., MARS.
Dr. dr. Yosephin Sri Sutanti, M.S., Sp.Ok.
Prof. Dr. Gimbal Doloksaribu, M.M.
Ir. Komang Suarloka
Suprih Suhartono
Michael Utama Purnama, M.A., O.P.
Prof. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.
Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum.
Dewan Kehormatan
Ketua: M. Guntur Soekarno Putra
Anggota:
Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ.
Prof. Drs. Djathi Kusumo, Bsc.
Dewan Pembina
Ketua: Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya
Wakil Ketua: Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Wakil Ketua: KH. Dr. Marsudi Syuhud, M.M.
Sekretaris: Prof. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.
Anggota:
KH. Ulil Abshar Abdalla, M.A.
Dr. H. Imam Addaruqutni, M.A.
Prof. Dr. Ir. Gimbal Doloksaribu, M.M.
Prof. Dr. Philip Kuntjoro Widjaja, BBA., MBA. (CC., CPC.)
Drs. Palar Batubara
Omi Komaria Madjid
Pdt. Jacklevyn Frits Manupputty
Pdt. Dr. Ronny Mandang, M.Th.
RD. Dr. Aloysius Budi Purnomo
Drs. Michael Utama Purnama, M.A., O.P.
Drs. Robertus Royanto, M.T.Dev.
Y.M. Bhante Dharmmasubho Mahathera
Ir. Engkus Ruswana, M.M., MBA.
Kanjeng Pangeran Bios Abiyoso Hadiningrat Sri Datuk Rajawali
Peter Lesmana
Dewan Pengawas
Ketua: Prof. Dr. Ermarya Suradinata, S.Ip.
Wakil Ketua: Edi Danggur, SH., MM., M.H.
Sekretaris: Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum.
Anggota:
Dr. Ir. Yudi Yasa Wibawa, M.M.
Dr. Jimmu Gol (Sulu)
dr. Ernawati Tamba, M.K.M.
Liem Lialiany Lontoh, SE., M.Ag.
Dewan Pengurus
Ketua Umum: Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, M.Si.
Ketua I: Ir. Hartri Sirait, MTI., M.Si., M.Pk.
Ketua II: Dr. (Cand) Tanti Susilarini, M.Si., Psikolog
Ketua III: Lemens Kodongan, S.E., S.H., M.H.
Ketua IV: Dr. Andri Hernandi, S.T., M.S.P.
Ketua V: Dr. FX. Bhakti Hendraksuma, Apt.
Ketua VI: JS. Rusya Supit S., S.Kom.
Ketua VII: Dr. Sapta Mupakat Tatar, S.Sos., M.Pd.
Sekretaris Jenderal: Dr. Gunawan Djayaputra, SH., SS., MH.
Wakil Sekretaris Jenderal I: Marianus Krisanto Haukilo, S.Si.
Wakil Sekretaris Jenderal II: Angelo Basario Marhaenis, S.Psi., M.Psi (c).
Wakil Sekretaris Jenderal III: Yulianto Widirahardjo, SE., M.Si.
Wakil Sekretaris Jenderal IV: Aswin Oktavian H., S.Si., M.Fil.
Wakil Sekretaris Jenderal V: Dr. Carly Sitija, M.Si.
Wakil Sekretaris Jenderal VI: Joki Aprianda, S.IP., M.A.
Wakil Sekretaris Jenderal VII: Dr. Devi Vijiyanti Octavia, S.STP., MPA.
Bendahara Umum: Dr. Euis Mulyati, S.H., M.H.
Wakil Bendahara Umum I: Hermawati
Wakil Bendahara Umum II: dr. Yenny Ratnasari
Wakil Bendahara Umum III: Dr. Muhani, SKM., MKM.
Wakil Bendahara Umum IV: Dr. Feri Devina, S.ST., M.M.
Kegiatan ditutup dengan prosesi pelantikan pengurus Gerakan Pemuda Gerakan Pembumian Pancasila dan doa bersama, menegaskan komitmen seluruh jajaran untuk terus memperkuat peran organisasi sebagai gerakan moral, intelektual, dan sosial dalam membumikan Pancasila demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat.
