KAPOLRI DAN KAPOLDA SATU PAKET – Kita layak menyambut baik tekad Kapolri yang baru yang mengusung program “Polisi Bersama Masyarakat” dengan fokus pada transformasi kelembagaan
Admin Jawapers.Com
Jawapers.Com, JAKARTA –
KAPOLRI DAN KAPOLDA SATU PAKET – Kita layak menyambut baik tekad Kapolri yang baru yang mengusung program “Polisi Bersama Masyarakat” dengan fokus pada transformasi kelembagaan periode 2026–2029 dan kesediaan Kapolda Metro Jaya yang baru yang mempublikasikan nomor WA untuk laporan langsung warga padanya .
Saya simpulkan keduanya sebagai satu paket. Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si sebagai Kapolri dan Komjen. Pol. Prof. Dr. H. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., sebagai Kapolda Metro Jaya.
Pada hari ini kepercayaan publik kepada jajaran Polri masih cukup tinggi, tapi keberhasilan Polri tidak bisa diukur hanya dari survei atau keberhasilan mengungkap kasus. Ukuran yang lebih nyata adalah pengalaman warga ketika berhadapan langsung dengan polisi. Satu Paket.
Kini saya jelaskan mengapa saya menyebut Kapolri dan Kapolda baru sebagai “satu paket”. Satu paket tekad di jajaran Polri dan satu paket harapan di pihak warga.
Ingin saya laporkan bahwa satu paket kini dijadikan modus untuk membusukkan Polri yang kini menjadi tantangan bagi petinggi Polri sendiri.
Banyak warga negara ingin mengabdi sebagai polisi namun dirusak sejak awalnya, dengan paket bimbingan dalam seleksinya.
Bahkan dari keluarga polisi sendiri gagal menjadi polisi karena “tidak ikut paket”. Uang sogokan bukan jaminan masuk. Ramai diberitakan sogokan ratusan juta hingga miliaran tetap tersisih. Penyebabnya tidak ikut “satu paket” yaitu paket bimbingan test sekaligus paket untuk program kelanjutannya hingga lolos seleksi.
Keharusan menyogok dan “ikut paket” bimbingan test itu menimbulkan biaya tinggi dan investasi yang berdampak pencarian uang kembalian investasi itu. Menjadi polisi di negeri ini selain mempertaruhkan nyawa juga setor harta.
Untuk itu tolong hentikan dulu kampanye dan pidato “Masuk Polisi Gratis” – sampai benar benar terbukti gratis. Karena di sana masih ada bimbingan test dan lobi seleksi yang “satu paket” sebagai jalan mendapatkan seragam coklat yang Anda banggakan.
Kepada Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto – dan lebih khusus Kapolda Metro Komjen D. Haryanto, saya tegaskan bahwa anak buah bapak di polsek polsek dan polres masih banyak yang makan uang haram! Masih memeras warga yang tidak terbukti bersalah dan tidak terbukti melakukan pidana dengan dalih “satu paket”
Mereka meminta tebusan dengan alasan “satu paket” kepada para terduga pemilik barang haram atau pemilik benda terlarang dan teman temannya. Targetnya adalah warga miskin dan buta hukum .
Penyebutan oknum menjadi gamang karena mereka berkantor resmi dan melakukan secara terang terangan.
Konon hasil uang pemersan itu untuk disetorkan ke atas agar mereka tidak dibuang (dimutasi) ke wilayah jauh dan rawan. Sebagiannya untuk operasional dan menafkahi keluarganya.
Stop mengira jajaran Anda bersih. Anak buah bapak menafkahi anak isterinya dari hasil memeras rakyat! Minta uang tebusan pada orang susah!
Polisi melindungi dan mengayomi? Lupakan slogan itu.
Anggaran untuk Polri dari tahun ke tahun terus melambung melampaui Rp110 triliun. Tapi di bawah anak buah masih “nggragas” – mendzalimi orang miskin dan warga buta hukum!
Mari saya beri contoh kasusnya. Anak anak remaja memerlukan teman. Dan mereka nongkrong. Anak yang tidak nongkrong terkucil dan dibully. Remaja bersih pun ikut nongkrong, dan mereka bukan pemakai narkoba tidak suka berkelahi. Mereka anak anak Emak dan Anak Mama. Sekadar bergaul.
Suatu hari kawannya meminta mengantarnya untuk ke rumah kawan yang lain, yang ternyata sedang “maping” (menurut istilah polisi.pen.) yang artinya sedang mengambil “barang”. Sampai di titik itu dia disergap.
Terrduga pelaku “maping” belum mengambil barang, mencoba lari dan ketika ditangkap dia diminta mencari barang. Tak ada. Tahu tahu polisi yang menangkap menemukan. Entah dari mana. Dan dia dipaksa menjadi pemilik barang itu. Tak ada barang bukti. Barang bukti diberikan oleh pihak yang menyergap.
Masalahnya yang disergap langsung dianggap bersalah. Selain itu, temannya yang diajak – yang tidak tahu apa apa – yang kebetulan memboncengkan, dituduh sebagai “joki”.
Keduannya diangkut ke kantor polisi. Dites urinenya: bersih. Tapi tidak dilepas. Tidak ditahan juga. Oknum di sana minta si bocah menghubungi keluarganya dan minta tebusan. Jutaan rupiah.
Yang sungguh miris, anak “bersih” itu anak orang susah. Boro boro mencari jutaan, sehari hari orangtuanya hidup dari penghasilan yang tak pasti. Oknum di kantor polisi itu tak peduli. Tidak melepas, tidak menahan, tapi minta uang tebusan!
Alasannya; “satu paket” dengan anak yang dituduh ambil barang – dan belum dapat barangnya dengan si ” joki”.
Kasus lain: anak nongkrong bermotor barengan. Ada patroli razia. Salahsatunya bawa sajam. Sejumlah anak yang mengiringi ikut diangkut, ditahan dan dimintai tebusan.
Logika hukumnya, pasal pidana hanya berlaku bagi si pemegang sajam. Lainnya dilepas.
Tapi polisi menerapkan “satu paket”.
Modus bagi anak nongkrong apa pun kasusnya sama: “satu paket”.
Di kantor polisi “Markus” – makelar kasus – berseliweran. Mereka mengulurkan tangan menjadi dewa penolong.
“Kasihan anak ibu tidak bersalah. Harusnya dilepas. Saya bisa bantu . Tolong sediakan Rp.20 juta. Soalnya ini ‘satu paket’, buat empat orang. Saya kenal Kasatresmrim-nya dia orang baik, rajin ibadah. Pasti mereka bisa lepas.
Tolong, ya . Siapin Rp.20 juta buat semua. ” – demikian bujuk si calo kasus dengan ekspresi simpati dan tulus membantu.
Siapakah yang dibujuk?
Ibu ibu tukang gorengan, penjaja kueh, buruh cuci dan setrika! Diminta masing masing Rp.5 juta untuk Kasatreskrim-nya yang “soleh dan rajin ibadah “.
Kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya memimpin Polri. Sebagai mungkin Anda baru tentang modus satu pakwt ini. Karena ini modus meresahkan.
Jika Anda sudah tahu, mohon atasi. Jika kurang informasi lapangan, demikianlah yang kini terjadi .
Modus “satu paket” adalah mereka yang bersalah dan tidak bersalah masuk “satu glondongan”. Sama sama harus “nebus” yang kena razia polisi, notabene bawahan dan anggota Anda.
Dalam rekruitmen juga berlaku “satu paket” . Untuk ikut seleksi Polri ada “bimbingan test”. Dalam proses bimbingan test ditawarkan “paket”. Mereka yang menyogok tapi “tidak ikut paket” bisa tidak lolos.
Bahkan meski dari keluarga Polri sendiri.
Ini bukan cerita fiksi. Saya tahu karena cerita dari mereka yang mengalami.
Kepada Bapak Kapolri yang baru, Anda akan membuat sejarah jika mampu mengubah keyakinan masyarakat: bahwa anak seseorang bisa menjadi polisi bukan karena uang orang tuanya, melainkan karena kemampuan, integritas dan kelayakannya.
Dan bersama sama Polda Metro Jaya yang baru, tolong hapus juga budaya “no viral, no justice”.
Keluhan masyarakat harus menjadi sistem peringatan dini bagi Polri. Kalau laporan yang sama terus muncul, jangan selalu disebut ulah oknum. Bisa jadi yang bermasalah adalah sistemnya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Kapolri bukan berapa banyak konferensi pers yang digelar atau berapa banyak perkara yang diungkap.
Ukuran sederhananya adalah: ketika warga datang ke kantor polisi, tanpa rasa takut, karena datang pada pengayom dan pelindung. Bukan datang dengan was was menebus anak yang kena “razia satu paket “.
Pergantian Kapolri dan Kapolda selalu menarik perhatian. Bukan semata karena pergantian pucuk pimpinan sebuah institusi dengan lebih dari setengah juta anggota, tetapi karena setiap Kapolri membawa harapan baru terhadap wajah kepolisian Indonesia.
Anda berdua “satu paket” harapan bagi warga untuk menghapus praktik “satu paket” penyimpangan dan pembusukan di internal Polri sendiri.***.
