Warga yang beraktivitas di Jakarta pada Rabu (28/10/2026) perlu mengantisipasi kepadatan lalu lintas.
Admin – Jawapers.com
Jakarta , Jawapers.com – Sejumlah kawasan akan menjadi titik aksi demonstrasi bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Monumen Nasional (Monas), dan Tugu Tani.Pengaturan arus kendaraan akan menyesuaikan kondisi di lapangan.
Melalui akun Instagram @tmcpoldametro, kepolisian menginformasikan potensi kepadatan mulai pukul 10.00 WIB hingga aksi selesai.
“Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani, Jakarta Pusat, diperkirakan terjadi kepadatan lalu lintas dan rekayasa arus secara situasional,” tulis akun tersebut.
Karena itu, pengendara sebaiknya menghindari kawasan aksi jika tidak memiliki keperluan mendesak. Masyarakat juga perlu menyiapkan rute alternatif, mengatur waktu perjalanan, dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
Untuk mengantisipasi perubahan kondisi jalan, warga dapat memantau informasi lalu lintas melalui akun media sosial resmi TMC Polda Metro Jaya.
Komite Sadar Gelar Aksi di Bundaran HI
Di tengah potensi kepadatan tersebut, Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) berencana menggelar demonstrasi di Bundaran HI pada Rabu (28/10/2026).Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan menjadi kelanjutan demonstrasi pada 20 Oktober lalu.
Perwakilan Komite Sadar, Namoradiarta Siahaan, mengatakan aksi tersebut bertujuan mendesak pemerintah agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan mandat rakyat.
Menurut dia, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan.
Sebaliknya, suara rakyat harus ikut menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran negara, melindungi ruang hidup, serta menjamin kebebasan menyampaikan kritik tanpa rasa takut.
“Suara rakyat harus menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa ketakutan,” jelas Namoradiarta.
Ia juga menyoroti janji politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Asta Cita.
Komite Sadar menilai pemerintah perlu membuktikan komitmen tersebut melalui kebijakan nyata, bukan sekadar retorika.
Namoradiarta mengingatkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Karena itu, menurut dia, kebijakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Ini Lima Tuntutan Komite Sadar
Dalam aksi tersebut, Komite Sadar menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah:
1. Menetapkan bencana nasional dan menuntaskan tata kelola lahan. Komite Sadar mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menyelesaikan integrasi tata kelola lahan.
2. Mengutamakan kepentingan rakyat dalam APBN. Mereka meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik yang dinilai berkedok program populis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
3. Menurunkan biaya pendidikan dan meratakan layanan dasar. Komite Sadar meminta pemerintah memperluas akses pendidikan yang terjangkau serta memastikan masyarakat memperoleh layanan dasar secara adil.
4. Menghentikan penyalahgunaan hukum dan memberantas KKN. Mereka mendesak penegakan hukum berjalan adil serta tidak digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan kekuasaan.
5. Memulihkan kebebasan berpendapat dan menghentikan militerisasi ruang sipil. Komite Sadar menuntut penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), perlindungan kebebasan bersuara, serta penghentian militerisasi di ruang sipil
6. Warga Diminta Mengatur Perjalanan
Rencana aksi di sejumlah titik membuat masyarakat perlu lebih cermat mengatur perjalanan, terutama bagi warga yang hendak melintasi kawasan Sudirman–MH Thamrin, Monas, atau sekitar Gedung DPR/MPR RI.
Namun, rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Pengendara sebaiknya tidak menganggap seluruh ruas jalan otomatis ditutup dan tetap memeriksa informasi resmi sebelum berangkat.
Di sisi lain, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak warga negara.
Karena itu, pengamanan dan pengaturan lalu lintas diharapkan dapat menjaga keselamatan peserta aksi sekaligus membantu masyarakat lain tetap beraktivitas.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda pun menjadi momentum untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, menghormati hak pengguna jalan, dan menjaga ruang publik tetap aman bagi semua.Polda Metro Jaya berencana menerapkan rekayasa lalu lintas pada Rabu, 28 Oktober 2026, sehubungan dengan rencana aksi penyampaian pendapat di sejumlah kawasan Jakarta. Informasi mengenai rencana pengaturan arus tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya. Pengumuman itu menjadi pemberitahuan awal bagi masyarakat yang akan beraktivitas atau melintas di wilayah-wilayah yang disebutkan pada hari tersebut.
Berdasarkan informasi yang diumumkan, kegiatan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Beberapa lokasi yang disebut sebagai titik kegiatan berada di Jakarta Pusat, yakni kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani. Penyebutan lokasi-lokasi tersebut menjadi perhatian bagi pengguna jalan, terutama mereka yang memiliki perjalanan melewati pusat kota pada jam kegiatan. Namun, informasi yang tersedia belum merinci bentuk pengalihan arus maupun ruas jalan yang akan terdampak.
Rencana rekayasa lalu lintas dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan perkembangan kegiatan. Karena itu, pengendara sebaiknya memantau pembaruan resmi dari TMC Polda Metro Jaya sebelum dan selama perjalanan pada 28 Oktober. Masyarakat juga dapat mempertimbangkan waktu tempuh tambahan apabila hendak menuju atau melintasi kawasan yang disebutkan, serta mengikuti arahan petugas di jalan. Langkah tersebut membantu pengguna jalan menyiapkan perjalanan tanpa mengandalkan informasi yang belum dikonfirmasi.
Pengumuman ini menyebut adanya rencana aksi penyampaian pendapat dan lokasi kegiatan, tetapi tidak mencantumkan identitas penyelenggara ataupun rincian lain mengenai aksi. Informasi mengenai kondisi lalu lintas maupun pengaturan yang berlaku dapat berubah mengikuti situasi aktual. Oleh sebab itu, warga disarankan memeriksa kanal resmi kepolisian untuk memperoleh keterangan terbaru, termasuk apabila terdapat pemberitahuan lanjutan mengenai jalur yang perlu dihindari atau alternatif perjalanan. Bagi pengguna transportasi umum dan kendaraan pribadi, memeriksa situasi sebelum berangkat dapat membantu menentukan rute yang lebih sesuai serta mengurangi risiko keterlambatan di kawasan pusat Jakarta.
Arus massa yang bergerak di sejumlah titik Jakarta pada 28 Oktober diperkirakan dapat meningkatkan kepadatan lalu lintas, terutama di kawasan yang menjadi lokasi kegiatan maupun jalur pergerakan peserta. Pengguna jalan diimbau memperhitungkan kemungkinan perlambatan perjalanan dan menyediakan waktu tambahan saat melintas di sekitar pusat kota. Situasi di lapangan dapat berubah mengikuti jumlah massa, waktu kegiatan, serta kondisi arus kendaraan.
Area Bundaran HI dan Jalan Jenderal Sudirman termasuk kawasan yang perlu diantisipasi karena menjadi bagian dari koridor dengan aktivitas lalu lintas yang tinggi. Kehadiran massa berpotensi memengaruhi kelancaran kendaraan di sekitar lokasi dan ruas penghubungnya. Pengendara sebaiknya mengikuti arahan petugas serta memperhatikan informasi lalu lintas terkini sebelum dan selama perjalanan, khususnya jika rute yang digunakan melintasi kawasan tersebut.
Kepadatan juga diperkirakan berpeluang terjadi di sekitar Monas dan Tugu Tani. Pergerakan peserta dan kendaraan di area itu dapat membuat perjalanan melambat secara situasional. Kondisi serupa perlu diperhatikan di sekitar kompleks DPR/MPR, yang menjadi salah satu titik kegiatan. Meski demikian, tingkat kepadatan dan dampaknya terhadap perjalanan dapat berbeda dari waktu ke waktu, sehingga pengguna jalan perlu menyesuaikan rencana perjalanan berdasarkan perkembangan kondisi aktual.
Pengaturan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan keadaan di lapangan. Karena itu, tidak dapat dipastikan sejak awal ruas mana yang akan terdampak atau bentuk rekayasa yang diterapkan. Petugas dapat menyesuaikan pengaturan apabila pergerakan massa maupun kepadatan kendaraan memerlukan penanganan. Masyarakat diharapkan mematuhi petunjuk petugas, menjaga keselamatan, dan tidak berhenti atau memarkir kendaraan sembarangan di sekitar titik kegiatan. Pengguna angkutan umum juga dapat memeriksa informasi perjalanan sebelum berangkat. Dengan memantau informasi resmi dan bersikap fleksibel dalam memilih waktu maupun rute, warga dapat mengantisipasi potensi keterlambatan tanpa mengandalkan perkiraan penutupan jalan yang belum dikonfirmasi.
Sejumlah ruas jalan di Jakarta diperkirakan dapat mengalami rekayasa lalu lintas pada 28 Oktober seiring berlangsungnya aksi di beberapa titik. Pengaturan tersebut bersifat situasional, sehingga penerapannya akan menyesuaikan kondisi di lapangan, termasuk kepadatan kendaraan dan kebutuhan pengamanan. Pengumuman mengenai potensi rekayasa tidak dengan sendirinya berarti seluruh ruas akan ditutup atau arus kendaraan pasti dialihkan.
Salah satu kawasan yang perlu diperhatikan adalah Jalan Gatot Subroto, terutama di sekitar kompleks DPR/MPR. Apabila aktivitas massa berdampak pada kelancaran perjalanan, petugas dapat mengatur arus kendaraan di sekitar lokasi. Pengendara yang melintas sebaiknya mempertimbangkan kemungkinan perlambatan, antrean, atau perubahan arah sementara, tetapi tetap mengikuti rambu serta arahan petugas. Kondisi dan bentuk pengaturan dapat berubah sesuai perkembangan kegiatan.
Di pusat kota, Jalan MH Thamrin juga disebut berpotensi terdampak, khususnya pada area sekitar Jalan Galunggung hingga Jalan Imam Bonjol. Rekayasa lalu lintas di koridor ini dapat diberlakukan secara terbatas apabila situasi mengharuskannya. Karena kawasan tersebut menjadi jalur penting bagi perjalanan di pusat Jakarta, pengguna jalan dapat menyiapkan waktu tambahan dan memantau informasi lalu lintas terkini sebelum menentukan rute.
Ruas-ruas di kawasan Monas turut masuk dalam daftar titik yang mungkin mengalami pengaturan arus. Dampaknya tidak selalu berupa penutupan jalan; petugas dapat menerapkan pengalihan atau pembatasan sementara pada bagian tertentu sesuai kebutuhan. Pengendara yang menuju, melintasi, atau beraktivitas di sekitar kawasan Monas disarankan memperhatikan petunjuk di lokasi dan tidak mengandalkan perkiraan rute yang belum diperbarui.
Secara keseluruhan, titik-titik tersebut merupakan perkiraan berdasarkan pengumuman mengenai potensi rekayasa, bukan kepastian bahwa penutupan atau pengalihan akan diberlakukan. Situasi dapat berbeda di setiap lokasi dan berubah sepanjang kegiatan berlangsung. Untuk mengurangi risiko keterlambatan, masyarakat dapat memeriksa pembaruan dari sumber resmi, mengikuti instruksi petugas, serta mempertimbangkan jalur alternatif bila diperlukan. Informasi terkini menjadi acuan yang lebih tepat daripada asumsi bahwa seluruh kawasan akan terdampak dengan cara yang sama.
TMC Polda Metro mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan kondisi lalu lintas sebelum bepergian pada 28 Oktober, terutama apabila perjalanan melintasi kawasan yang terdampak kegiatan aksi. Pengguna jalan disarankan menghindari titik-titik tersebut bila tidak memiliki keperluan mendesak, sehingga perjalanan tidak terhambat dan kepadatan di sekitar lokasi dapat diminimalkan. Imbauan ini relevan bagi pengendara kendaraan pribadi maupun pengguna jalan lain yang melintas di wilayah Jakarta.
Sebelum berangkat, masyarakat dapat memeriksa informasi lalu lintas terbaru dari kanal resmi kepolisian agar dapat menyesuaikan rencana perjalanan dengan keadaan di lapangan.
Bagi warga yang tetap perlu menuju kawasan terdampak, TMC Polda Metro menyarankan penggunaan rute alternatif. Pilihan jalur sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dan informasi kondisi terkini, bukan hanya mengandalkan rute yang biasa digunakan. Pengendara juga diimbau mengatur waktu perjalanan, termasuk menyediakan waktu tambahan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan arus atau perlambatan.
Dengan merencanakan perjalanan lebih awal dan menyiapkan pilihan jalur lain, masyarakat dapat mengurangi risiko terlambat sekaligus membantu menjaga kelancaran lalu lintas.
Hindari mengambil keputusan mendadak berdasarkan kabar yang belum jelas sumber atau pembaruannya.
Sejumlah akun media sosial mengunggah kabar mengenai rencana aksi yang disebut akan melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil. Bahan informasi yang tersedia juga menyebut BEM UI mengumumkan rencana aksi melalui akun Instagram resminya.
Namun, kalimat sumber tentang pengumuman tersebut terputus, sehingga rincian lebih lanjut tidak dapat dipastikan dari informasi yang ada. Karena itu, pengguna jalan sebaiknya tidak menyimpulkan sendiri mengenai tuntutan, jumlah peserta, ataupun detail pelaksanaan aksi.
