Polda Metro Jaya Mengungkap Enam Laporan Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) Dalam Kegiatan Penegakan Hukum 

Polri67 Views

Polda Metro Jaya Mengungkap Enam Laporan Terkait Tindak Pidana
Perdagangan Orang ( TPPO ) Dalam Kegiatan Penegakan Hukum

 

 

 

Admin – Jawapers.Com

Jawapers.Com Jakarta – Polda Metro Jaya mengungkap enam laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan pada 13–19 November 2026.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka dan mengidentifikasi 16 korban, termasuk tiga anak di bawah umur.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan jdalam konferensi pers di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan Direktorat Reserse PPA dan PPO, Ditreskrimum, serta Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Metro Jaya.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo, S.I.K., M.H., mengatakan penanganan TPPO tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut Rita, selama periode 13–19 November 2026, jajarannya bersama direktorat terkait dan 13 polres telah melaksanakan 57 kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan total 7.319 peserta atau penerima manfaat.

Kegiatan tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat perekrutan korban perdagangan orang, seperti sekolah, balai pelatihan kerja, terminal, bandara, serta titik-titik lain yang berkaitan dengan proses perekrutan tenaga kerja.

“Penanganan kasus ini bukan hanya kegiatan penegakan hukum, tetapi juga kegiatan preventif dan preemtif. Kami tidak hanya menekankan jumlah kegiatan, tetapi juga jumlah audiens atau penerima manfaat,” ujarnya.

Enam kasus dengan beragam modus

Rita memaparkan, enam kasus yang berhasil diungkap mencakup perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri, eksploitasi seksual, hingga eksploitasi seksual terhadap anak.

Kasus pertama berkaitan dengan perekrutan dan pengiriman seorang perempuan warga negara Indonesia ke Libya. Korban awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Arab Saudi oleh tersangka perempuan berinisial NS alias SD. Namun, korban justru diberangkatkan melalui Turki dengan transit di Dubai sebelum akhirnya dipekerjakan di Libya.

Selama bekerja, korban mengalami perlakuan yang tidak layak, beberapa kali dipindahkan kepada majikan berbeda, serta tidak mendapatkan asupan makanan yang memadai. Ketika meminta dipulangkan, korban justru diminta mengembalikan uang sebesar Rp100 juta sebagai biaya pemulangan atau tebusan.

Kasus kedua merupakan perekrutan dan pengiriman calon pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi dan Turki. Dalam perkara yang diungkap pada 17 November 2026 di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial MB.

Tersangka diduga merekrut empat perempuan untuk bekerja sebagai ART. Dua korban telah diberangkatkan ke Turki, sedangkan dua lainnya berhasil dicegah sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Dalam perkara ini, tersangka diketahui menerima uang dari agensi di Turki sebesar Rp65 juta.

Kasus ketiga berkaitan dengan dugaan praktik eksploitasi seksual di wilayah Bekasi Barat. Polisi mengamankan empat tersangka laki-laki yang diduga memiliki peran sebagai pemilik tempat dan penyalur perempuan untuk ditawarkan kepada pelanggan. Dua korban dalam perkara ini berusia sekitar 18–19 tahun.

Kasus keempat merupakan dugaan eksploitasi seksual terhadap anak yang ditemukan di lokasi berdekatan dengan pengungkapan kasus sebelumnya. Dalam perkara tersebut, polisi mengidentifikasi tiga korban, salah satunya berusia 17 tahun. Modus yang digunakan antara lain memanfaatkan aplikasi WeChat untuk mencari pelanggan.

Kasus kelima diungkap jajaran Polres Metro Bekasi setelah menerima informasi masyarakat pada 19 November 2026. Petugas melakukan pemeriksaan di sebuah apartemen kawasan Jakarta Utara dan menemukan tiga perempuan yang diduga menjadi korban eksploitasi seksual. Salah satu korban diketahui masih berusia 16 tahun. Polisi mengamankan tiga tersangka berinisial SR, BC, dan ZD.

Sementara kasus keenam berkaitan dengan dugaan eksploitasi seksual terhadap perempuan, termasuk anak di bawah umur, di sebuah kafe di Jakarta Utara. Tersangka berinisial J alias M, seorang perempuan yang diduga merupakan pemilik sekaligus pengelola kafe, diduga mempekerjakan tiga perempuan sebagai pemandu lagu dan menyediakan layanan seksual kepada pelanggan.

Polisi selamatkan korban perekrutan ABK

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Polisi Perairan Polda Metro Jaya Kombes Pol. Andy Reynold Rumahorbo, S.I.K., M.H., menyampaikan pengungkapan dua kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan perekrutan calon anak buah kapal (ABK).

Kedua kasus tersebut terjadi di sekitar kawasan Pelabuhan Muara Angke. Pengungkapan pertama dilakukan pada 18 November 2026 dengan mengamankan seorang nakhoda dan menyelamatkan tiga korban laki-laki.

Sementara pengungkapan kedua dilakukan pada malam 19 November hingga 20 November 2026. Dalam perkara tersebut, petugas mengamankan seorang penyalur dan menyelamatkan empat korban.

Andy menjelaskan, modus perekrutan dalam kedua perkara tersebut relatif serupa. Para calon ABK direkrut melalui akun Facebook dengan iming-iming gaji berkisar Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan.

Selain menjanjikan pekerjaan dan penghasilan, para penyalur juga diduga menawarkan bantuan pengurusan dokumen kependudukan. Bahkan, terdapat dugaan pemalsuan data KTP untuk memenuhi persyaratan usia kerja bagi calon ABK yang belum cukup umur.

Setelah direkrut, para calon ABK dijemput menggunakan kendaraan travel dan dibawa ke sejumlah lokasi penampungan yang masih didalami penyidik, termasuk di wilayah Indramayu. Di tempat tersebut, para korban diduga sudah dikenakan pemotongan uang untuk biaya hidup sebelum akhirnya dipindahkan bekerja di kapal.

“Kasus ini masih kami dalami dan kami dibantu Direktorat Reserse PPA dan PPO untuk mengungkap lebih jauh modus-modus yang dilakukan para pelaku,” kata Andy.

Polda Metro Jaya perkuat sinergi pengungkapan kasus

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Imron Ermawan, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan dukungan penuh Ditreskrimum terhadap langkah penanganan dan pengungkapan perkara yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya.

Ia menyatakan kesiapan personel Ditreskrimum untuk mendukung penyelidikan di lapangan, termasuk pengumpulan informasi dan berbagai kebutuhan operasional yang menjadi perhatian bersama.

Senada dengan itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si., mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, penyalahgunaan narkotika, maupun aktivitas kriminal lainnya.

Budi juga menyinggung pentingnya respons cepat aparat terhadap informasi dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, setiap tindakan petugas di lapangan perlu dilihat berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi, dengan tetap mengedepankan prosedur serta akuntabilitas.

Pelaku terancam hukuman berat

Dalam penanganan enam perkara TPPO tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 4 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi, berupa pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Penyidik juga menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta ketentuan dalam KUHP sesuai dengan unsur tindak pidana yang ditemukan.

Rita menegaskan, penanganan perkara akan terus dikembangkan secara profesional dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), BP3MI, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta pekerja sosial profesional.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji besar apabila sumber perekrutan, perusahaan, maupun prosedur penempatannya tidak jelas.

“Apabila ada tawaran pekerjaan yang sumber informasinya tidak jelas dan menjanjikan gaji yang tidak relevan, masyarakat harus lebih waspada. Kami mengharapkan dukungan dan kerja sama masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang,” ujarnya.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat yang mengetahui indikasi TPPO atau perekrutan tenaga kerja ilegal agar segera melapor melalui layanan kepolisian 110 atau saluran pengaduan yang telah disediakan.

Melalui sinergi penegakan hukum, edukasi, dan partisipasi masyarakat, Polda Metro Jaya berkomitmen memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, dan calon pekerja migran Indonesia dari berbagai bentuk eksploitasi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *