Polda Metro Jaya Ungkap 7 Kasus TPPO , Selamatkan 30 Korban Dan Tetapkan 19 Tersangka
Admin – Jawapers com
Jawapers com, JAKARTA – Polda Metro Jaya mengungkap tujuh kasus baru dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sepanjang 2026. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi menetapkan sebanyak 19 orang sebagai tersangka dan berhasil mengidentifikasi serta menyelamatkan 30 korban.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers Polda Metro Jaya pada Rabu (11/11/2026), dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta jajaran kepolisian wilayah.
Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya memaparkan, sepanjang 2026 pihaknya telah menangani 14 perkara TPPO. Jumlah tersebut terdiri atas tujuh perkara yang telah ditangani sebelumnya dan tujuh pengungkapan terbaru.
Dari tujuh perkara terbaru, dua perkara ditangani langsung oleh Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya, sedangkan lima perkara lainnya diungkap oleh polres jajaran.
Adapun modus tindak pidana yang ditemukan meliputi perekrutan dan pengiriman warga negara Indonesia (WNI) ke Rusia dengan iming-iming menjadi tentara, pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dan Slovakia, eksploitas
seksual anak, eksploitasi anak buah kapal (ABK) melalui jeratan utang, serta perdagangan orang dengan modus perkawinan pesanan.
cModus Perekrutan WNI ke Rusia hingga Eksploitasi ABK
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan perekrutan WNI untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Para korban dijanjikan kontrak kerja dengan nilai mencapai sekitar Rp400 juta, gaji bulanan Rp40 juta hingga Rp50 juta, tunjangan keluarga, serta berbagai fasilitas lainnya.
Namun, kenyataannya, sejumlah janji tersebut tidak terpenuhi. Bahkan, terdapat korban yang sulit dihubungi keluarganya setelah berada di Rusia.
Penyidik juga masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatik Indonesia untuk memastikan kondisi sejumlah WNI yang diduga menjadi korban perekrutan tersebut.
Dalam pengembangan kasus ini, Polres Metro Jakarta Barat bersama Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya mengungkap jaringan perekrutan lintas wilayah. Polisi telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk warga negara asing dan warga negara Indonesia.
Kapolres Metro Jakarta Barat dalam keterangannya menyampaikan bahwa pengembangan perkara masih terus dilakukan. Penyidik juga telah mengamankan sejumlah pihak dan menggagalkan keberangkatan delapan orang yang diduga akan direkrut melalui jaringan tersebut.
Selain kasus Rusia, polisi mengungkap dugaan pengiriman PMI ke Malaysia dengan modus menjanjikan pengurusan paspor, tiket perjalanan, dan uang keberangkatan. Dalam perkara ini ditemukan tiga korban.
Polres Metro Jakarta Utara mengungkap kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Korban yang masih berusia anak diduga direkrut dan dijadikan pemandu lagu, sementara pelaku memperoleh keuntungan dari penyewaan kamar, penjualan minuman, serta pembayaran lainnya.
Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur menangani dugaan pengiriman PMI ke Slovakia dengan janji gaji tinggi. Korban justru diduga diminta membayar sejumlah biaya perekrutan dan tidak mendapatkan pekerjaan maupun hak sesuai kontrak yang dijanjikan.
Kasus lainnya diungkap Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yakni dugaan eksploitasi ABK melalui praktik jeratan utang. Para korban direkrut melalui media sosial dan jaringan sponsor, kemudian ditempatkan di sebuah tempat penampungan sebelum diberangkatkan bekerja di kapal.
Dalam praktiknya, korban diduga mengalami pembatasan kebebasan, pembebanan utang, hingga kekerasan serta tidak terpenuhinya hak-hak sebagai pekerja.
Adapun Polres Metro Depok mengungkap dugaan perdagangan orang dengan modus perkawinan pesanan. Dalam perkara ini, korban yang masih berusia 16 tahun diduga dimanipulasi data kelahirannya agar tercatat sebagai orang dewasa dan dapat dikirim sebagai calon pengantin pesanan dengan iming-iming mahar Rp 7 juta.
Korban Mendapatkan Pendampingan dan Perlindungan
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan perkara TPPO tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan dan perlindungan para korban.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) DKI Jakarta turut memberikan pendampingan kepada korban, termasuk layanan hukum, psikologis, penjangkauan, serta penempatan di rumah aman sesuai kebutuhan.
Sementara itu, LPSK menyatakan kesiapan memberikan perlindungan kepada para korban, termasuk fasilitasi pemenuhan hak restitusi, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta dukungan pemulihan bagi keluarga korban.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyampaikan bahwa perusahaan penempatan pekerja migran yang terkait dengan salah satu perkara tersebut sebelumnya telah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sebagian kegiatan usaha penempatan selama tiga bulan pada 21 Oktober 2026.
Kementerian juga akan mendukung proses penyidikan melalui pemeriksaan dokumen, mekanisme perekrutan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Pelaku Terancam Hukuman Berat
Dalam proses penyidikan, polisi menerapkan sejumlah ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Para pelaku TPPO dapat terancam pidana penjara 3 hingga 15 tahun serta denda Rp120 juta sampai Rp600 juta. Apabila tindak pidana melibatkan korban anak, ancaman pidana dapat ditambah sepertiga sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyidik juga membuka kemungkinan pengembangan perkara dengan menerapkan ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
Polisi Imbau Masyarakat Waspadai Tawaran Kerja Bergaji Tinggi
Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di dalam maupun luar negeri yang menjanjikan gaji besar, fasilitas berlebihan, dan keberangkatan dalam waktu singkat tanpa kejelasan perusahaan maupun kontrak kerja.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran, memeriksa kelengkapan dokumen, serta tidak mudah percaya terhadap informasi lowongan pekerjaan yang beredar melalui media sosial.
Polisi juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi perekrutan ilegal, eksploitasi pekerja, atau dugaan perdagangan orang melalui layanan kepolisian 110.
Pengungkapan tujuh perkara ini menjadi bagian dari upaya Polda Metro Jaya bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memutus jaringan perdagangan orang, melindungi kelompok rentan, serta memastikan para korban memperoleh hak perlindungan dan pemulihan.
