Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menggelar Simposium Nasional dan Orasi Kebangsaan
Jawapers.com, Jakarta – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menggelar Simposium Nasional dan Orasi Kebangsaan dalam rangka memperingati 99 Tahun Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan mengusung tema “Refleksi Historis dan Meneguhkan Marhaenisme untuk Kedaulatan Rakyat” di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan ini menjadi forum refleksi sekaligus penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika nasional.
Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan kepengurusan bukanlah akhir dari sebuah proses organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk terus mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara.
Menurutnya, organisasi harus mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang dengan menghadirkan gagasan dan kerja nyata yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Teruslah bergerak, teruslah berjuang, dan teruslah mengabdi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dipilihnya tema Simposium Nasional merupakan upaya merefleksikan kembali pemikiran Bung Karno yang melahirkan Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan yang tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa sa’at ini.
Dalam kesempatan tersebut, DPD PA GMNI Jakarta Raya turut menyampaikan sejumlah gagasan strategis bagi pembangunan Jakarta, di antaranya pembangunan rumah susun terintegrasi dengan kawasan pasar, penanganan banjir secara berkelanjutan, penyediaan ruang terbuka hijau, penyelesaian persoalan pertanahan, hingga mendorong penguatan kembali posisi Jakarta sebagai pusat politik nasional.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PA GMNI Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H., dalam Orasi Kebangsaannya menegaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menilai nilai-nilai Marhaenisme bukan sekadar warisan sejarah, tetapi merupakan pandangan hidup yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, mewujudkan keadilan sosial, membangun kemandirian ekonomi nasional, serta menjaga kedaulatan bangsa di tengah tantangan global.
“Perjuangan mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan demokrasi konstitusional merupakan amanat ideologi sekaligus amanat konstitusi yang wajib diwujudkan oleh seluruh anak bangsa,” ujar Arief.
Arief juga mengajak seluruh alumni GMNI untuk terus menjadi kekuatan moral dan intelektual bangsa melalui penguatan pendidikan kebangsaan, pengembangan ilmu pengetahuan, penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan Indonesia ke depan.
Ia menegaskan bahwa sejarah tidak boleh hanya dikenang sebagai romantisme masa lalu, melainkan harus menjadi inspirasi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, demokratis, dan sejahtera.
Simposium Nasional tersebut dihadiri akademisi, tokoh nasional, politisi, mahasiswa, serta kader dan alumni GMNI dari berbagai daerah. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan strategis sebagai kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi, konstitusi, dan pembangunan nasional menuju Indonesia yang berkeadilan sosial
Semangat Marhaenisme dinilai masih sangat relevan sebagai pijakan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, mulai dari ketimpangan ekonomi,
Persoalan pangan, hingga dampak globalisasi. Pandangan tersebut mengemuka dalam Simposium Kebangsaan bertajuk “Refleksi 99 Tahun Partai Nasional Indonesia (PNI)”, yang menghadirkan akademisi, sejarawan, dan praktisi politik sebagai narasumber (25/07/2026).
Dalam pembuka’an diskusi ditegaskan bahwa Marhaenisme, yang diperkenalkan Bung Karno sejak pendirian PNI pada 4 Juli 1927, lahir sebagai gagasan untuk membela rakyat kecil serta mewujudkan kedaulatan bangsa. Memasuki usia ke-99 PNI, nilai-nilai tersebut dinilai tetap relevan sebagai landasan perjuangan nasional.
Sejarawan Prof. Dr. Asvi Warman Adam memaparkan aspek historis lahirnya Marhaenisme yang tidak dapat dipisahkan dari Kota Bandung.
Menurutnya, Bandung menjadi saksi perjalanan intelektual dan politik Bung Karno, mulai dari masa kuliah di Technische Hoogeschool (kini ITB), pendirian PNI, hingga proses pengadilan kolonial yang melahirkan pidato pembela’an “Indonesia Menggugat”.
Ia juga menyoroti pentingnya Konferensi Asia-Afrika 1955 sebagai tonggak perjuangan anti-kolonialisme dunia. Arsip Konferensi Asia-Afrika maupun Gerakan Non-Blok telah diakui UNESCO sebagai Memory of the World.
Karena itu, ia mendorong agar tokoh-tokoh yang berjasa menyukseskan Konferensi Asia-Afrika memperoleh penghargaan yang layak, termasuk pengusulan sebagai Pahlawan Nasional.
Sementara itu, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menilai perjalanan PNI tidak dapat dipisahkan dari dinamika konstitusi Indonesia. Menurutnya, semangat Marhaenisme hanya dapat diwujudkan apabila nilai-nilai Pancasila dijalankan secara konsisten dalam sistem politik dan ekonomi nasional.
Ia mengkritisi praktik demokrasi liberal yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan semangat ekonomi gotong royong sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, bangsa Indonesia perlu kembali memperkuat jati diri ideologinya agar mampu menghadapi tantangan global secara lebih mandiri.
Dalam sesi diskusi, para narasumber juga melakukan evaluasi terhadap perjalanan organisasi PNI selama hampir satu abad. Mereka menilai PNI pernah mengalami pasang surut, baik dalam aspek organisasi maupun perjuangan politik. Karena itu, refleksi 99 tahun harus menjadi momentum pembaruan strategi perjuangan agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai dasar Marhaenisme.
Para peserta sepakat bahwa Marhaenisme bukan sekadar warisan sejarah, melainkan gagasan yang tetap relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, serta memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Menjelang usia satu abad pada 2027, refleksi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kembali semangat kebangsa’an, gotong royong, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai inti ajaran Bung Karno dan cita-cita perjuangan Partai Nasional Indonesia.
(Supriyadi wartawan)
